Skip navigation

Di Indonesia ini, ternyata, tak ada orang Indonesia. Orang Indonesia ternyata belum lahir. Orang Indonesia masih bayangan. Orang Indonesia itu gagasan Idiil. Ia belum menyejarah. Ia belum menjadi fakta sosiologis.

(Ahmad Shobary)

 

Demokrasi adalah kosa kata harian kita. Sejak kaum terdidik dan kelompok biasa-biasa saja tahu atau setidaknya pernah mendengar istilah ini meski dengan arti dan pemahaman yang berbeda. Demokrasi adalah salah satu pokok persoalan yang kerap jadi perdebatan. Tidak hanya di ruang tata negara, di ruang masyarakat kecil pun istilah ini kerap mengundang perdebatan. Istilah demokrasi merupakan istilah yang integeral. Istilah ini mengandaikan makna yang mencakup sistem dan cara pandang. Karena itulah demokrasi kerap dibicarakan dalam konteks politik kenegaraan sampai persoalan perdebatan dan perbedaan di kampung-kampung.

Dalam eskalasi global, demokrasi dipandang sebagai bentuk paling ideal yang mempertemukan kepentingan seluruh elemen manusia. Lihat saja, hampir seluruh negara membicarakan istilah ini dengan sangat serius. Hanya beberapa negara saja yang tetap konsisten untuk tidak menerima atau bersikap santai-santai saja dengan istilah ini.

Namun demokrasi bukan sama sekali tanpa persoalan. Itu persoalan yang perlu dibicarakan. Apalagi dalam konteks Indonesia.

Persoalan pertama yang penting untuk ditanyakan, benarkah dalam bentuk yang asali dan tradisional bangsa ini tidak berdemokrasi?

Enersi masyarakat dan negara ini banyak tercurah membicarakan demokrasi yang asing. Demokrasi yang berasal dari dunia entah berantah. Dunia yang oleh sebagian besar orang Indonesia belum pernah dikunjungi. Pernahkah kita membicarakan kemungkinan demokrasi dalam konteks Indonesia ini yang tentu lebih faktual dan kontekstual?

Istilah demokrasi saja itu adalah istilah asing. Makanya perlu memilah dan memilih isinya karena berangkat dari akar kebudayaan yang tentu tidak sama. Demokrasi yang sering dibicarakan di ruang-ruang seminar adalah demokrasi yang berbuah dan dibuahkan oleh dunia lain. Basisnya adalah individu. Sementara, ikatan sosiologis manusia Indonesia bersifat kolektif atau kultural. Dengan semangat ini, individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri pada etos kultural yang hidup. Inilah fundamen perbedaan yang pertama mesti dipahami.

Istilah gotong-royong, guyub, mufakat, musyawarah adalah kosa kata demokratis dalam keseharian masyarakat Indonesia. Ini tidak muncul begitu saja, tanpa perjalanan sejarah panjang. Ia lahir dari sejarah bangsa ini sendiri, bukan sejarah bangsa lain. Lahir sebagai sebuah proses panjang yang tidak mudah. Karena itu perlu kiranya unsur-unsur ini dipertahankan. Dengan pelbagai unsur ini, demokrasi sebenarnya telah hidup dan merakyat dalam keseharian masyarakat bangsa ini. Kelemahannya adalah jarang sekali terdapat penulisan atau upaya konseptualisasi demokrasi dari sudut pandang nativisme bangsa Indonesia. Setelah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan kepincut membicarakan demokrasi asing, siapa lagi yang akan membicarakan demokrasi ala bangsa sendiri ini?

Fakta sejarah memang menyebutkan bahwa feodalisme berkembang dan tumbuh subur di negeri ini. Kerajaan-kerajaan feodalistik memang banyak tumbuh dan berkembang, bahkan sampai pada pengelolaan negara yang feodalistik sekarang. Tapi perlu pula diingat bahwa feodalisme adalah juga bentukan —pada fase tertentu sejarah— yang melibatkan kekuatan kolonialisme. Kolonial membentuk sistem kebudayaan stratifikatif dan diskriminitatif antar golongan. Tapi kesemua fakta tersebut tidak dapat serta merta menunjukkan bahwa tidak ada demokrasi dalam konteks Indonesia tradisonal. Dalam konteks kenegaraan, Orde Baru memang tidak demokratis, tapi tidak serta merta ketumbangannya membuat manusia Indonesia kepincut dan begitu tertarik pada demokrasi dunia antah berantah. Negara, penguasa, pemerintah, legislatif harus berani membuat terobosan menemukan gaya, bentuk dan sistem demokrasi yang mengakar pada kebudayaan sendiri. Hrapan itu harus selalu terjaga.

Persoalan kedua menyangkut soal kecurigaan. Kita perlu mencurigai demokrasi yang berasal dari negeri antah berantah itu. Bukan soal apa-apa, melainkan soal identitas. Demokrasi merupakan bentukan dunia modernisme yang hidup dan langgeng atas dasar keyakinan-keyakinan epistimologis yang kini terbukti tidak sepenuhnya akurat. Universalisme, keyakinan ilmu itu tanpa kepentingan, dan sebuah pandangan dunia yang orientalistik. Jadi perlu tetap terpelihara sebuah kecurigaan yang mampu menempatkan demokrasi dari dunia antah berantah itu secara tepat. Ada apa di balik semua kegencaran demokratisasi di sana sini? Kritik terhadap demokrasi penting untuk tetap dijaga, dan itu merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri.

Sesuatu yang patut diperhatikan dalam konteks Indonesia, demokrasi seharusnya dibangun atas pandangan dunia bahwa segala bentuk kebudayaan lokal harus tetap tegak. Tapi inilah yang tidak terjadi. Terdapat sebuah efek dari demokrasi di negeri ini, yang pada akhirnya sangat terbuka, mengabaikan kebudayaan dan nilai-nilai kultural yang telah dengan susah payah dibangun dan dikonstruksi oleh para pendahulu. Demokrasi terapan kita tidak protektif terhadap unsur asing sehingga kebudayaan kita sendiri runtuh. Lihat saja individualisme yang berkembang, bukankah itu basis dari demokrasi dari negeri entah berantah yang masuk ke jantung negeri ini.

Hal lainnya, demokrasi harus dibangun dengan pondasi pandangan dunia bahwa manusia Indonesia harus sejahtera. Tapi ini tidak terjadi. Demokratisasi yang dibangun adalah demokratisasi yang berpihak pada liberalisasi ekonomi. Hasilnya, penduduk di negeri kaya ini hanya sedikit yang sejahtera. Dengan dalih demokrasi mengandaikan sebuah negara membuka diri terhadap negara lain, kedaulatan negeri ini menjadi hampa. Kita tidak bisa lagi mengelola diri sendiri. jika sedikit saja menutup diri, maka imogologi akan terjadi. Stereotifikasi bahwa negeri ini tidak demokratis akan segera ditempelkan.

Liberalisasi ekonomi adalah bentuk kolonialisme baru yang sedikit lebih maju dari bentuk klasik yang ekspansif dan militeristik. Ia beroperasi dengan memasukkan paham-paham keterbukaan agar pasar dapat bekerja tanpa penolakan. Artinya keterbukaan harus dimaknai kembali agar lebih protektif demi kemajuan bangsa sendiri. Bukan sebuah sebuah keterbukaan yang kebablasan.

Lihat saja, aneh tentunya, di negeri kaya minyak ini masyarakat tidak memperoleh hasil dari kekayaannya. Cobalah pemerintah terbuka dengan berapa besar kekayaan tambang emas yang dikeruk oleh Freeport yang tidak sebanding dengan pemasukan negera. Berapa besar kekayaan yang diambil oleh exxon mobil dari pertambangan minyak dan gas? Berapa banyak kekayaan mineral kita dicuri? Semua ini tidak terjadi begitu saja, melainkan berlangsung dengan penjagaan sistemik yang akurat dan bawah sadar.

Demokrasi itu obat sekaligus racun. Tinggal bagaimana menggunakannya.

Wassalam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: