Skip navigation

Saya tidak begitu mengerti batasan antara sesuatu yang publik dan pribadi sekarang. Banyak hal yang bersifat pribadi akhirnya menjadi publik, sebut saja kegiatan seksualitas yang menjadi konsumsi publik dalam bentuk pornografi. Sebaliknya, banyak ruang atau persoalan publik menjadi pribadi atau setidaknya dikuasi oleh kelompok-kelompok tertutup tertentu. Dalam konteks penguasaan sesuatu yang bersifat publik menjadi milik kelompok, saya lebih ingin menyebutnya sebagai upaya privatisasi atau menjadikannya dimiliki secara pribadi –kelompok.

Belum lama ini saya memiliki pengalaman yang sungguh tidak mengenakkan berkenaan dengan hubungan antara makna publik dan pribadi. Pada tanggal 29 Desember, di bawah terik matahari, saya bersama beberapa orang kawan dari Jlepret Art/Sanggar Nuun melakukan pengambilan gambar adegan yang rencananya akan dijadikan sebuah film. Untuk salah satu fragmen dalam film, sesuai dengan keputusan sutradara, pengambilan gambar harus dilakukan di depan Mall Ambarukmo Plaza.

Pengambilan gambar ini mulanya berjalan lancar. Beberapa kebutuhan cadangan gambar sudah kami penuhi. Tapi pada saat memulai mangambil adegan aktor yang sedang duduk di pinggir trotoar, sekonyong-konyong seorang petugas Satuan Pengaman (Satpam) mendekati kami. Satpam satu ini cukup ramah, jadi tidak terlampau mengganggu. Ia menanyakan apa yang kami lakukan di trotoar Mall itu. Kami menjelaskan lugas bahwa kami sedang melakukan pengambilan gambar untuk pembuatan film. Satpam ini kami beritahu bahwa gambar mall tidak akan kami masukkan dalam bagian sinema. Satpam itu beralih dan kami dapat melanjutkan.

Tidak lama setelah itu, seorang satpam tiba-tiba dari arah timur menghampiri kami. Satpam ini berbeda dengan rekannya yang tadi. Nadanya agak tinggi. Ia tidak menunggu pengambnilan gambar satu adegan 3 aktor yang sedang duduk dan berbincang selesai, tapi langsung mendekati dan menegur salah satu kameramen. saya terus terang agak terganggu dengan lagak dan gaya satpam ini. Ia menanyakan surat izin dan menyatakan bahwa tidak boleh melakukan pengambilan gambar di depan Mall. Saya tidak bisa berdiam diri karena ini menyangkut hak penggunaan trotoar sebagai fasilitas umum yang kebetulan berada di depan Ambarukmo Plaza. Saya sempat meneriaki satpam itu: “apa sudah dibeli trotoar umum ini sama Mall?”. Nada saya tinggi, menyengaja menunjukkan ketidaksukaan atas pernyataan satpam itu. Saya bersikeras menyatakan bahwa lahan yang dipakai sebagai lokasi pengambilan gambar adalah trotoar yang boleh dipakai oleh siapapun, selama tidak melanggar etika dan hukum.

Saya terinspirasi oleh salah satu sekuel dalam novel Anak Semua Bangsa Karya Pramodya di bagian awalnya –kalau tidak salah halaman 3. Ibu Anelis mengajarkan bahwa sebongkah batu, jika itu memang hak, harus dipertahankan. Bukan karena harga batu itu, tapi karena asas kebenaran. Membiarkan orang mengambil batu yang tidak berharga, sama halnya dengan membiarkan orang berbuat jahat. Membiarkan orang berbuat jahat sama saja membiarkan kejahatan terus berkembang dari bentuk yang kecil. Itu bertentangan dengan asas kebenaran.

Satpam itu agak terkejut mendengar teriakan saya. Dia agak tercengang dengan pertanyaan saya yang –saya rasa– cukup fundamen ini. Lalu dia menganulir pernyataannya dengan menyatakan bahwa ia tidak tahu soal boleh atau tidaknya pengambilan gambar di depan Mall. Saya sempat mendekatinya. Tapi segera ia beranjak.

Kejadian tadi sungguh membuat saya perihatin. Untuk soal torotar saja, ada upaya untuk mengkonversinya menjadi lahan tertutup yang digunakan sesuai dengan kehendak pengendali ekonomi bernama Mall. Ini bukan satu-satunya, coba saja kita mengamati kota Yogya, berapa banyak trotoar yang dikonversi menjadi lahan parkir karena para pengusaha tidak dibebani kewajiban menyediakan lahan parkir. Predestrian adalah korbannya. Ini sungguh tidak adil. Terlebih sikap pemerintah terhadap pemilik toko besar dan pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar pun berbeda. soal ini saya punya pengalaman lainnya.

Selepas mengikuti aksi Penolakan UU Pornografi, bersama seorang kawan, saya duduk sejenak di dekat pasar Beringharjo. Di sekitar kami banya pedagang Kai lima yang mengais hidup. Ada tukang minuman, ibu-ibu bakul sate madura, penjual mainan, dll. Saya duduk menikmati suasana sore dan jajanan tradisonal. Tiba-tiba, para pedagang menjadi panik. Beberapa bakul sate madura yang sedang membakar sate pesanan bergegas beranjak. Saya bertanya-tanya dalam hati soal sebab yang membuat mereka seperti tidak tenang secara tiba-tiba dan serentak. sebabnya terlacak, tak jauh dari tempat itu tampak beberapa orang Satpol PP turun dari kendaraan. Kejadian itu sungguh menggelisahkan saya.

Banyak pertanyaan muncul di kepala. Apakah alasan para pedagang kecil ini harus dilarang berjualan di tempat umum seperti ini? Saya berpikir bukankah di di sepanjang jalan malioboro terdapat ribuan motor yang di parkir di trotoar jalan dan itu jelas mengganggu pemandangan, ketertiban, dan hak pejalan kaki. Tapi mengapa mereka tidak ditertibkan? Mengapa Mall dan toko-toko dengan omset jutaan perhari itu tidak diminta bantingan membuat parkir terpadu agar keindahan, ketertiban dan hak pengguna jalan tidak terganggu? Apakah karena para bakul sate, pedagang minuman dan mainan adalah pedagang kecil dengan omset rendah yang tidak potensial secara ekonomi, lantas boleh digusur secara bebas?

Ini bukan soal keindahan lagi, juga bukan soal ketertiban saja. Tapi ini menyangkut keadilan. Apakah keadilan boleh tunduk pada ekonomi, kekuatan modal, atau peraturan yang tidak adil? Tidak, keadilan tidak boleh tunduk pada semua itu.

Para pedagang besar dengan kekuatan modal dan perlindungan payung hukum tertentu, secara tidak langsung sering melakukan privatisasi perangkat-perangkat publik. Hal ini jarang dipersoalkan karena logika ekonomi yang bertengger di kepala birokrat. Sementara para pedagang kecil, dengan segala kelemahan mereka, harus mengalah dianggap sebagi sampah dan harus disingkirkan dari ruang publik. sungguh ironis.

Kejadian-kejadian yang menimpa saya dan saya ketemukan ini baru soal yang kecil. Masih ada soal Migas, Pendidikan, Air, dll yang terus menerus dipaksa masuk dalam penjara privitisasi. Bagaimana mungkin sebuah negara yang terus mengekploitasi minyak, memiliki tambang mineral lain yang beragam, hutan yang cukup luas dan tanah yang subur untuk pertanian, didiami jutaan masyarakat miskin dengan segala sesuatu tidak pernah terjamin? Wajarkah jika masyarakat Papua yang di tanah mereka telah diangkat jutaan ton emas tetap menjadi miskin dan terbelakang? Wajarkah masyarakat di tanah Bangka dan Belitung sulit mengenyam pendidikan sementara dari tanah mereka terus diambil pelbagai mineral berharga mahal?

Ironi-ironi ini akan terus kita temukan selama privatisasi terus berkembang dan dilegalkan oleh penguasa. Ironi ini akan terus berkembang selama para aktor politik yang selalu berbohong kepada masyarakat tidak mau jujur soal hasil pengolahan bumi nusantara yang kaya ini. Ironi ini akan terus bercokol selama masyarakat tidak pernah mau bersama-sama menyadari dan bergerak. Ironi ini akan terus bertahan selama kita tidak mengerti arti keadilan.

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini ada di tangan kita bersama. Tuhan tidak ikut campur untuk soal ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: