Skip navigation

Dengan lebar geografis yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, desa di beberapa propinsi sangat mungkin menjadi titik mula proses demokratisasi. Sebagai bagian terkecil dari adminitrasi pemerintahan formal desa sangat mungkin menjadi pendorong proses demokratisasi akar rumput. Ide ini bermula dari yang sederhana yaitu partisipasi penduduk desa dalam rencana pembangunan desa.

Setiap desa, seperti layaknya perangkat pemerintahan lainnya, tentu memiliki kebijakan yang terkait dengan publik atau masyarakat desa sebagai penerima layanan. Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat secara luas mendapat kesempatan mengetahuai pola pelaksanaan kebijakan? Sejauh manakah kebijakan desa yang terkait hajat hidup orang banyak dapat diakses secara terbuka oleh publik?

Desa saat ini tentu berbeda dengan desa pada era orde baru. Di zaman Soeharto desa merupakan salah satu perangkat pengawasan negara atas masyarakat. Jadi wajar kalau ada orang yang mengisi pengajian juga harus diketahuai oleh aparat desa. Di era yang konon reformasi ini seharusnya pengelolaan desa sudah berganti corak dan cara berpikir (paradigma). Desa bukan lagi dikerjakan oleh negara untuk masyarakat, tetapi bermula dari masyarakat untuk masyarakat dan negara. Dengan cara berpikir ini, desa akan dikembalikan sebagai kekuasaan masyarakat yang dikontrol secar kuat oleh masyarakkat.

Beberapa waktu ini sering terdengar di beberap daerah peristiwa kecurangan penentuan peneriama BIaya Langsung Tunai (BLT) yang dibuat oleh perangkat desa, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya singkat, hal  ini hanya akan terjadi disebuah desa yang masyarakat memiliki kontrol yang lemah atas kinerja aparat desa. Sebaliknya, aparat desa pun adalah orang yang ikut bersalah membiarkan masyarakat kehilangan kntrol atas kinerja mereka.

Dengan konsep demokratisasi desa, penduduk pedesaan akan lebih berpeluang untuk berperan mengawasi atau ikut secara aktif terlibat kegiatan-kegiatan desa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah saatnya masyarakat desa yang sering diidentikkan sebagai orang tidak terdidik memberikan diri memperjuangkan hajat hidup dan kepentingan mereka. Hal ini dapat dilakukan pada beberapa aspek, seperi: (1), aturan pengelolaan pelayanan publik di desa, (2) aturan dan model pengelolaan kas dan keuangan desa, dan (3) sistem pembangunan dan rencana pembangunan desa.

Dengan keterlibatan aktif penduduk desa soal ketiga elemen tadi, maka pembangunan desa akan senantiasa memiliki orientasi lokal. lebih tepatnya pembangunan akan lebih didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang dirasa benar-benar diutuhkan oleh masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif dalam ketiga hal tersebut, desa akan hanya menjadi sebuah model pemerintahan yaang tidak jauh berbeda dengan berbagai struktur pemerintahan lainnya. Desa harus memberanikan diri untuk tampil beda, bahkan di hadapan organisasi pemerintahan lainnya yang kerap mempraktekkan demorasi semu.

Selamat berjuang dari pedesaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: